SubDomain

Statistik Situs
Kami punya 38 tamu online
Visits [+/-]
Today:
Yesterday:
Day before yesterday:
176
1647
1140

+507
This week:
Last week:
Week before last week:
3856
2520
3212

-692
This month:
Last month:
Month before last month:
9588
13613
10816

+2797
This year:
Last year:
210113
289888
-79775

Avarage per day
This week:
Last week:
Week before last week:
964
360
458.9
+604
-98.9
This month:
Last month:
Month before last month:
456.6
453.8
360.5
+2.8
+93.3
This year:
Last year:
379.3
794.2
-414.9

All visits
Since module start 508 859
Since .... 508 859
Since ......   508 859 

Syarat Dan Kriteria Penerima Hibah Dan Bantuan Sosial

 

Saat ini pemerintah daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota) dalam memberikan hibah atau bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus berdasarkan pada Peraturan Kepala Daerah/Perkada tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial, sebagaimana amanat pasal 42 ayat (3) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 “Pemerintah Daerah dapat menganggarkan hibah dan bantuan sosial apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah”.

Untuk memahami apa arti dari hibah dan bantuan sosial maka perlu difahami  pengertiannya menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012. Berdasarkan pasal 1 angka 14 hibah diartikan sebagai pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sedangkan bantuan soaial, sesuai pasal 1 angka 15 diartikan sebagai pemberian bantuan sosial berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Demikian pula sesuai pasal 3 ayat (1), maka pemberian hibah yang bersumber dari APBD dapat berupa uang, barang atau jasa. Dan sesuai pasal 3 ayat (2), maka bantuan sosial diberikan dapat berupa uang atau barang.

Kemudian berdasarkan pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan  hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. (2) Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. (3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. (4) Pemberian hibah harus memenuhi kriteria paling sedikit: a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya sesuai pasal 22 ayat (1), pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, (2) Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Dari beberapa ketentuan dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 inilah yang akan dirunut beberapa syarat pemberian hibah dan bantuan sosial sebagai berikut:

Pertama, pada prinsipnya pemerintah daerah dapat memberikan hibah berupa uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sesuai kemampuan keuangan daerah. Dan pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial berupa uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Intinya adalah pemerintah daerah dapat memberikan hibah dan bantuan sosial dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, yang dapat dipahami bahwa anggaran pendapatan dan belanja tidak dalam keadaan defisit

Kedua, pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, dan pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Dengan demikian pemberian hibah dan bantuan sosial dapat diberikan jika seluruh belanja urusan wajib sudah terpenuhi atau tidak ada lagi belanja satuan kerja (urusan wajib) yang tidak teranggarkan dalam anggaran belanja yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesbangpol, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, arsip dan komunikasi dan informatika.

Ketiga, pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Dipahami bahwa hibah yang diberikan kepada penerima memang harus benar-benar menunjang pencapaian sasaran dan kegiatan pemerintah daerah, dan tidak untuk menunjang pencitraan kinerja pemerintah daerah dengan berpijak pada asas keadilan yaitu terdapat keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif; asas kepatutan yaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional; asas rasionalitas yaitu keputusan atas pemberian hibah benar-benar mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan; dan asas manfaat untuk masyarakat yaitu bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Keempat, pemberian hibah harus memenuhi kriteria paling sedikit: (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan. Dipahami bahwa peruntukan hibah secara spesifik telah ditetapkan baik dalam Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah; (b) tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Dipahami bahwa pemberian hibah tidak mengikat pemerintah daerah dan tidak ada kewajiban pemerintah daerah untuk menganggarkan terus-menerus setiap tahun anggaran. Dipahami pula bahwa tidak terus-menerus setiap tahun anggaran adalah tidak mengulang-ulang dalam satu tahun anggaran misalnya dalam APBD dianggarkan dan dalam APBD Perubahan pun dianggarkan; dan (c) memenuhi persyaratan penerima hibah (pada catatan berikutnya); (d) kriteria lainnya dapat ditambahkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sesuai kebutuhan daerah masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012.

Kelima,pemberian bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Dipahami bahwa tidak secara terus-menerus terbuka kemungkinan bahwa pemberian bantuan sosial dapat dilakukan setiap tahun anggaran namun ada batas waktunya jika resiko sosial sebagai sasaran pemberian atau penerima bantuan sosial sudah terlindungi atau sudah dianggap terlindungi dari kemungkinan resiko sosial.

Keenam, syarat terakhir yang dapat dipahami adalah pemberian hibah yang bersumber dari APBD dapat berupa uang, barang atau jasa. Sedangkan untuk pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD dapat berupa uang atau barang

 

 

Peta

Thursday, 21 August 2014

Klik untuk melihat cctv streaming, dianjurkan menggunakan Internet Explorer

Video Streaming
Kota Singkawang
Max:
Min:
PPR:
Wind:
from:
THU
Partly cloudy
35.3°C
25.1°C
20%
2 Bft
WSW
FRI
Partly cloudy with rain
32.4°C
25°C
70%
1 Bft
NNW
SAT
Partly cloudy with rain
32.9°C
24.9°C
70%
1 Bft
WEST